Mengapa pemerintah membutuhkan site plan?. Pengembang perumahan maupun arsitek membutuhkan site plan sebelum proses pembangunan dilakukan karena di dalamnya terdapat informasi detail terkait rencana bangunan yang akan direalisasikan. Untuk itu site plan akan menjadi acuan dasar dalam sebuah perencanaan.

Standarisasi Site Plan Perumahan

Mengapa pemerintah membutuhkan site plan? Adapun saat ini di negara kita Indonesia, Standarisasi Site Plan Perumahan sedang berusaha untuk diwujudkan.

Standarisasi site plan perumahan juga perlu dilakukan untuk menyeragamkan ketentuan, tata cara hingga standar perencanaan dalam dokumen site plan.

1. Perizinan berusaha penyelenggaraan permukiman dan perumahan melalui sistem OSS-RBA, dan
2. Penerbitan penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG-SLF) yang diinisiasi oleh Ditjen Cipta Karya

Dengan kebutuhan Standarisasi Site Plan yang semakin mendesak, sebenarnya bagaimana sih perencanaan, analisis kebutuhan dan ketentuan dalam site plan? Yuk, pahami lebih lanjut proses penyusunan Site Plan dalam ulasan berikut.

Proses perencanaan Site plan

Proses perencanaan Site plan dibagi menjadi beberapa bagian. Sebelum memasuki tahap perencanaan, pemilihan lokasi atau site harus sesuai dengan kriteria yang ada. Luas lahan dapat memadai bagi pembangunan rumah, sarana, prasarana, utilitas umum, dan memungkinkan penggabungan dengan lingkungan perumahan yang sudah teratur. Selain itu, lahan bebas dari pencemaran air, udara, dan kebisingan. Bebas dari bahaya longsor, banjir, lintasan pesawat, dan gunung api, serta bukan merupakan daerah pertanian produktif.

Pada tahap persiapan perencanaan, proses pengumpulan data dan informasi lokasi dilakukan. Mulai dari kondisi geografis, rencana peruntukan, topografi, nilai tanah, dan data-data lain yang diperlukan. Selain data informasi lokasi, data teknis dan peraturan daerah setempat juga perlu dikumpulkan. Adapun data teknis meliputi kemiringan tanah, potensi gempa bumi, tingkat kebisingan, dan lain-lain.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, proses perencanaan kavling dapat dilakukan sebagai bagian dari site plan perumahan. Kavling merupakan bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu yang akan dijadikan bangunan. Luas kavling minimal 60 m² dan maksimal 200 m². Muka kavling dibuat dengan lebar 6 meter dan panjang maksimal 120 meter. Luasan tanah kavling ini dapat dibuat seragam ataupun tidak seragam, sesuai dengan kebutuhan luas rumah yang disepakati.

intensitas bangunan

Saat melakukan proses perancangan site plan, perlu diketahui intensitas bangunan terhadap lahan atau site. Intensitas bangunan ini meliputi ketentuan-ketentuan yang dilakukan dengan memperhitungkan perbandingan bangunan dengan lahan. Yang pertama adalah Koefisien Dasar Bangunan (KDB). KDB merupakan angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan yang dikuasai. Perhitungan KDB ini dilakukan guna mengendalikan kerapatan antar bangunan. Selanjutnya adalah Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yang merupakan angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai (vertikal) dengan luas lahan yang dikuasai. KLB berguna sebagai perangkat untuk mengendalikan kepadatan penduduk di suatu kawasan. Kemudian ada Koefisien Daerah Hijau (KDH), yang merupakan persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka hijau dengan luas lahan yang dikuasai. KDH ini berguna sebagai perangkat untuk mengendalikan luas perkerasan diluar bangunan. Mulailah merencanakan sebuah kawasan dengan site plan

PT DNA Mitra Teknik